Tahun 2014 dapat disebut dengan tahun Politik karena pada tahun , Rakyat dan bangsa Indonesia melakukan pemilihan anggota legislatif dan Presiden/wakil Presiden. Pemilihan anggota legislatif telah berlalu dengan hasil yang telah diumumkan oleh KPU (komisi pemilihan Umum). segala pernak pernik Pileg 2014 telah juga kita saksikan melalui berbagai media sosial termasuk media cetak maupun elektronik. tentu banyak yag perlu diperbaiki dalam proses penyelenggaraan pileg 2014. ada permainan politik uang sampai dengan netralitas pihak penyelenggra khususnya penyelenggra di tingkat lapangan. semoga ini menjadi perhatian anggota DPR RI periode 2014 - 2019 untuk menyempurnakan UU pemilu dengan lebih mengutamakan kaderisasi Parpol dalam menjaring kader-kader terbaik yang akan ditampilkan dalam level-level kepemimpinan. jangan sampai, Partai politik hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok yang mempunyai modal. kaderisasi parpol tentu berhubungan erat dengan sistem keuangan Parpol yang perlu dibuka secara transparan kepada publik. jika kaderisasi Parpol dapat berjalan secara demokratis dengan mengutamakan kebersamaan dalam memajukan Bangsa sebagai out put terakhir tentu Republik Indonesia yang akan mengambil manfaatnya dari sumbangsih parpol di alam demokrasi yang telah mendapat pujian dari pengamat baik dari dalam dan luar negeri. tentu pujian tersebut dengan berbagai catatan yang perlu diperbaiki. catatan tersebut adalah oligorki politik dan lain-lain. apakah pimpinan parpol bisa melihat hal tersebut ?
ada seorang tokoh di pentas nasional yang mengatakan bahwa orang baik harus berani masuk dalam sistem yang bobrok jika ingin memperbaiki sistem tersebut, saya kira ada benarnya , tetapi hal tersebut dibutuhkan orang baik yang siap mengikhlaskan hidup nya demi sesuatu yang perlu diperbaiki dengan segala konsekuensinya.
dan saat ini , kita rakyat Indonesia sedang disuguhi pernak pernik Kampanye Pemilihan Presiden/wakil Presiden RI antara Pasangan Prabowo-Hatta Rajasa dan Pasangan Joko widodo - Jusuf Kalla. banyak sorotan media ditujukan kepada Netralitas TNI Polri dalam Pilpres. semoga issue tersebut tidak merusak sistem demokrasi yang telah dibangun sejak tahun 1998. karena sekali kita merusak sistem demokrasi saat ini dengan cara-cara yang menarik TNI Polri dalam pusaran politik tingkat nasional , diperlukan sikap dewasa dari para politisi sipil agar hal tersebut dihindai . dan yang lebih penting adalah personil TNI Polri tidak terpancing dengan bujuk rayuan politisi sipil karena iming-iming jabatan dalam pemerintahan.
semoga proses pemilihan Presiden/wakil presiden berjalan dengan lancar tanpa gejolak yang berarti sehingga kematangan dan pendewasaan politik kita semakin baik. dengan menempatkan kepentingan nasional diatas segala-segalanya maka Republik Indonesia akan semakin maju dan rakyatnya hidup makmur, sejahtera dan berkeadilan dalam segala bidang kehidupan.
