Yang masyarakat harus ketahui adalah tentang sprindik bocor di KPK adalah :
1. Apakah KPK telah membuat SOP atau job description Ketua KPK dan 4 pimpinan KPK lainnya.
2. Bagaimana HTCK (hubungan tata cara kerja ) antara unsur pimpinan KPK dengan unsur pelaksana utama, unsur pembinaan, unsur operasional dan unsur pendukung dalam pelaksanaan yang bersifat rutin maupun yang bersifat khusus.
3. Bagaimana struktur organisasi KPK , apakah telah mengindahkan konsep-konsep ilmu manajemen organisasi layaknya organisasi modern.
4. Bagaimana Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Pimpinan KPK terhadap pelaksanaan tugas bidang pembinaan , bidang operasional maupun bidang lainnya.
5. Bagaimana sanksi organisasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan KPK dan pegawai KPK lainnya jika menyimpang dari tugas pokoknya sebagai job description yang telah ditentukan.
6. Bagaimana pertanggung jawaban Ketua KPK dan 4 pimpinan KPK lainnya setelah masa akhir jabatan yang dilaporkan secara tertulis.
7. selanjutnya , laporan secara tertulis sebagai pertanggung jawaban ketua KPK dan 4 pimpinan KPK lainnya ditujukan ke siapa ? karena disitu ada laporan pelaksanaan tugas pokok dan laporan penggunaaan keuangan negara.
Demikianlah beberapa hal yang mungkin saja dapat menjadi acuan KPK dalam memperbaiki diri secara kelembagaan dan bukan perorangan.
Sikap perorangan akan menjadi tertata dengan baik apabila job description/SOP telah diatur secara detail dan terperinci untuk menghindari celah-celah yang mungkin saja dapat dimanipulasi oleh pegawai dibawahnya.
Dan akhirnya harapan masyarakat adalah KPK tetap menjadi lembaga pemberantasan korupsi yang tidak mudah terlibat dengan kepentingan politik antar partai politik.
tulisan ini sebaga sumbang saran setelah menyaksikan pengumuman tentang sprindik bocor oleh komisi etik KPK di Media Elektronik. Wass.wrwb.
"Selamat Bekerja dan selamat berjuang KPK"
